Roma, Italia — Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam Pertemuan Sesi ke-20 Commission on Phytosanitary Measures (CPM) yang diselenggarakan oleh International Plant Protection Convention (IPPC) di Roma. Pertemuan tahunan tersebut dihadiri oleh para perwakilan negara anggota untuk membahas upaya global dalam melindungi kesehatan tanaman dan mendukung ketahanan pangan dunia.
Dalam pidatonya, Dubes RI menyampaikan apresiasi atas undangan untuk menghadiri forum penting tersebut. Ia menekankan harapan seluruh negara anggota terhadap kemajuan berbagai kegiatan di bawah sekretariat IPPC, khususnya dalam mencegah dan mengendalikan masuknya serta penyebaran hama pada tanaman dan produk tanaman.
Pada kesempatan tersebut, Dubes RI juga memaparkan sejarah panjang sistem karantina tumbuhan di Indonesia yang telah dimulai sejak sebelum kemerdekaan pada tahun 1945. Upaya awal perlindungan dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit karat daun kopi Hemileia vastatrix yang berasal dari Sri Lanka.
Ia menjelaskan bahwa selama 148 tahun terakhir, sistem karantina di Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring berkembangnya tanggung jawab dan tantangan kapasitas kelembagaan. Sejak tahun 2023, pemerintah membentuk lembaga baru yaitu Indonesian Quarantine Authority (IQA) yang berada langsung di bawah Presiden dan menjalankan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Menurutnya, kebijakan tersebut selaras dengan berbagai kerangka kerja internasional seperti perjanjian sanitari dan fitosanitari WTO serta standar internasional perlindungan tanaman yang dikembangkan oleh International Plant Protection Convention.
Indonesia sendiri telah menjadi anggota IPPC sejak 1997 dan aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan, termasuk penyusunan standar fitosanitari serta partisipasi dalam Strategic Planning Group. Kontribusi tersebut diharapkan dapat mendukung upaya global dalam menjaga kesehatan tanaman.
Dalam pidatonya, Dubes RI juga menyoroti tantangan ketahanan pangan global. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2024 sekitar 673 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan. Sementara itu, Indonesia dalam tiga tahun terakhir berhasil mencapai swasembada beras, meskipun ancaman hama dan penyakit tanaman tetap menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan produksi pangan.
Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam berbagi informasi terkait hama baru yang berpotensi merusak dan mengganggu pasokan pangan. Salah satu contoh yang disampaikan adalah wabah fall armyworm yang menyerang jagung di kawasan Afrika Sub-Sahara dan telah menyebar ke sejumlah negara di Asia. Selain itu, penyakit Fusarium strain TR4 yang menyerang tanaman pisang juga menjadi perhatian global.
Perubahan iklim, lanjutnya, semakin meningkatkan risiko penyebaran spesies asing invasif yang dapat merusak ekosistem darat maupun perairan. Oleh karena itu, pendekatan seperti Integrated Pest Management (IPM) dan konsep One Health dalam sistem biosekuriti dinilai penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menjamin keamanan pangan.
Dubes RI juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi dalam pengawasan hama, termasuk penggunaan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) untuk mendukung sistem peringatan dini serta penyediaan benih sehat guna membantu pemulihan sektor pertanian pascabencana.
Dalam konteks perdagangan global, Indonesia tetap memprioritaskan penerapan langkah-langkah sanitari dan fitosanitari untuk melindungi manusia, hewan, serta tanaman. Ia menilai keberadaan IPPC sangat strategis dalam mendukung harmonisasi perdagangan internasional.
Indonesia juga telah memanfaatkan sistem e-Phyto melalui FAO Hub yang dikombinasikan dengan sistem prior notice nasional untuk mempercepat proses logistik dan customs clearance. Saat ini, sekitar 30 negara telah terhubung dengan sistem aplikasi Best-Trust yang digunakan Indonesia.
Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengawasan biosekuriti, terutama karena wilayahnya terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang memerlukan strategi pengawasan yang kuat untuk mencegah masuknya hama dan penyakit eksotik, termasuk melalui perdagangan elektronik (e-commerce).
Menutup pidatonya, Dubes RI menyampaikan apresiasi kepada sekretariat IPPC atas berbagai program dukungan bagi negara anggota, seperti pelatihan, lokakarya, serta program pembelajaran daring yang bertujuan meningkatkan kapasitas perlindungan tanaman secara global.
Ia berharap Pertemuan Tahunan CPM ke-20 dapat menghasilkan kerja sama yang lebih erat antara negara anggota dalam menjaga kesehatan tanaman, melindungi keanekaragaman hayati, serta memperkuat ketahanan pangan dunia.*sLt
